JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmen penanganan bencana di Sumatera melalui pembangunan hunian sementara (huntara).
BPI Danantara Indonesia akan menyiapkan sebanyak 15.000 huntara di wilayah terdampak Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Targetnya, seluruh hunian dapat rampung dalam tiga bulan ke depan, sebagai upaya cepat tanggap bagi korban.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa 500 unit pertama huntara diperkirakan selesai pada pekan ini. “Danantara sudah memulai pembangunan 15.000 rumah dari BUMN. 500 unit pertama akan selesai dalam minggu ini,” ujarnya melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Minggu.
Rencana pembangunan ini tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas fasilitas. Huntara nantinya dilengkapi sanitasi air bersih, listrik, jaringan wifi, fasilitas anak-anak, hingga rumah ibadah. Hal ini bertujuan agar pengungsi dapat menempati hunian sementara yang nyaman dan layak selama masa pemulihan pascabencana.
Kolaborasi BUMN dan Lembaga Terkait
Selain Danantara, BNPB juga telah memulai pembangunan 4.500 huntara di tiga provinsi terdampak. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pun membangun hunian tetap di wilayah yang sama, sehingga pengungsi memiliki opsi tempat tinggal sementara maupun permanen.
Teddy menambahkan, 2.500 unit pertama hunian tetap telah dibangun minggu lalu di lahan pemerintah atau milik BUMN. Sementara 2.500 unit kedua dijadwalkan mulai dibangun awal minggu depan. Skema pembangunan ini menunjukkan koordinasi lintas lembaga untuk mempercepat rehabilitasi pascabencana.
Kolaborasi antara BUMN, BNPB, dan kementerian terkait menjadi kunci percepatan pembangunan. Keterlibatan pemerintah daerah juga penting untuk memastikan lokasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan pengungsi dan ketersediaan fasilitas publik.
Fokus Hunian Aman dan Strategis
Huntara dan hunian tetap dibangun dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria penting. Lokasi tidak berada di area rawan bencana, cukup dekat dengan rumah lama pengungsi, serta mudah dijangkau dari jalan besar. Ketersediaan fasilitas umum dan akses ke tempat bekerja juga menjadi perhatian utama.
Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam proses penyediaan lahan serta pemindahan penghuni ke hunian sementara atau permanen. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat segera menempati tempat tinggal yang aman, sekaligus mengurangi risiko dampak bencana susulan.
Kualitas hunian juga mencakup fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih, serta akses bagi anak-anak dan fasilitas ibadah. Penekanan pada aspek ini bertujuan agar huntara bukan sekadar tempat berteduh, tetapi juga mendukung kehidupan sehari-hari pengungsi selama masa pemulihan.
Target Penyelesaian dan Dampak Sosial
Total 15.000 huntara ditargetkan rampung dalam tiga bulan, dengan progres awal 500 unit yang sudah siap pekan ini. Percepatan ini menunjukkan prioritas tinggi pemerintah dalam menanggulangi dampak sosial bencana di Sumatera.
Proyek ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi ribuan korban. Hunian sementara yang layak diyakini dapat mempercepat proses rehabilitasi sosial, psikologis, dan ekonomi masyarakat terdampak.
Selain itu, pembangunan huntara juga membuka peluang kerja bagi tenaga lokal. Tenaga kerja dan teknisi dari berbagai daerah terlibat dalam pembangunan, mempercepat proses, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat sekitar.
Dengan sistem pembangunan terkoordinasi, fasilitas memadai, serta fokus pada lokasi strategis, hunian sementara ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang. Pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara segera menempati rumah yang layak.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mitigasi bencana, pemulihan sosial-ekonomi, dan peningkatan ketahanan masyarakat. Dengan percepatan pembangunan huntara, pemerintah dan BUMN Karya menunjukkan kesiapan mereka dalam menghadapi bencana alam sekaligus menjaga keselamatan serta kesejahteraan warga terdampak